"Pansus Angket Freeport harus diletakkan dalam rangka penyelidikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia, agar sesuai dengan amanat konstitusi, pasal 33 UUD 1945," kata anggota Komisi III Masinton Pasaribu kepada VIVA.co.id, Jumat 25 Desember 2015.
Menurut Masinton, penyelidikan dalam Pansus Freeport harus dimulai sejak penandatanganan kontrak karya I tahun 1967 hingga sekarang. Kemudian, bertujuan untuk mengembalikan pengelolaan tambang emas dan mineral lainnya yang selama ini dikuasai Freeport.
"Agar, dikelola dengan porsi sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia ,yang diamanatkan konstitusi dan perundang-undangan negara Indonesia. Masinton menegaskan, Pansus tidak menyasar orang per orang. Meskipun belakangan santer diberitakan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut mengadakan pertemuan dengan petinggi Freeport.
"(Pansus lebih menyasar pada penataan) pengelolaan sumber daya alam Indonesia, agar sesuai konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," tegas dia. (asp)
Penulis: Syahrul Ansari
Kesimpulan:
Bahwa disini berita yang dibuat mudah dimengerti oleh pembaca akan tetapi bahasa yang digunakan banyak yang tidak menggunakan ahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga pada penulisan tanda bacanya, masih ada yang tidak sesuai pada penempatan tanda baca tersebut.
http://politik.news.viva.co.id/news/read/715229-dpr-desak-penyelidikan-soal-freeport-sejak-1967
Tidak ada komentar:
Posting Komentar